Pola Pelaksanaan Pancasila

Pola Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Pengamalan Pancasila

Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan pancasila dilakukan agar pancasila sungguh-sungguh dihayati  dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan orang seorangngan mauoun dalam kehidupan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, diharapkan lebih terarah usaha-usaha pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan Pancasila dan pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat Pancasila.Jalur-jalur yang digunakan antara lain adalah:

1.      Jalur  pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam penamalan Pancasila, baik pendidikan formal(sekolah) maupun pendidikan nonformal(keluarga dan lingkungan masyarakat), keduanya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam pendidikan formal semua tindak-perbuatannya haruslah  mencerminkan nilai-nilai  luhur Pancasila. Sadangkan dalam pendidikan keluarga pengamalam Pancasila harus ditanamkan dan dikembangkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga proses pendarah-dagingan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan mnurut suasana keluarga yang mendukung. Serta lingkungan masyarakat juga turut menentukan sehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh supaya menjadi tempat subur bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila.

Melalui  pendidikan inilah anak-anak didik menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan  berjalan melalui pemahaman dari pemikiran dan pengamalan secara pribadi. Sasaran pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila adalah perorangan, keluarga, masyarakat, baik dilingkungan tempat tinggal masing-masing, maupun di lingkungan tempat bekerja.

2.      Jalur  media massa

Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang negatif, sasaran media massa sangat luas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati baik melalui pers, radio, televisi dan internet. Hal itu membuka peluang besar golongan tertentu menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka terima dan juga  masuknya sosialisasi yang tidak bersifat membangun. Media massa adalah jalur pendidikan dalam arti luas dan peranaanya begitu penting sehingga perlu mendapat penonjolan tersendiri  sebagai pola pedoman pengamalan Pancasila. Sehingga dalam menggunakan media massa tesebut harus  dijaga agar tidak merusak  mental bangsa dan harus seoptimal mungkin penggunaannya  untuk sosialisasi pembentukan kepribadian bangsa yang pancasila. Jadi untuk sosialisasi-sosialisasi yang mengancam  penanaman pengamalan pancasila harus disensor.

3.      Jalur organisasi social politik

Pengamalan pancasila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Organisasi politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya,peran dan tanggungjawabnya. Sehingga segala unsure-unsur dalam organisasi social politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara   Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat. Dengan begitu, maka segala kendala mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud.

4.      Penciptaan suasana yang menunjang

·         Kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan

Penjabaran kebijaksanaan  pemerintah dan perundang-undangan merupakan masalah salah satu jalur yang dapat memperlancar pelaksanaan pedoman pengamalan pancasila dimana aspek sanksi atau penegakan hukum mendapat penekanan khusus.

·         Aparatur negara

Rakyat hendaklah berpartisipasi aktif di dalam menciptakan suasana dan keadaan yang mendorong pelaksanaan pedoman pengalaman Pancasila. Dan aparatur pemerintah  sebagai pelaksana dan pengabdi kepentingan rakyat harus memeahami dan mengatasi  permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengamaln Pancasila perlu disediakan dan memfungsikan lembaga-lembaga kenegaraan, khususnya lembaga penegak hukum dalam  menjamin hak-hak warga negaranya dan melindungi dari perbuatan-perbuatan tercela.